Perda Syariah, Politik Identitas, dan Hubungan Agama-Negara (Tanggapan untuk Sirojuddin Arif)

  • 11
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares

DatDut.Com – Tulisan ini adalah tanggapan atas tanggapan yang ditulis oleh Saudara Sirojuddin Arif, kandidat doktor dari Universitas Northern Illinois Amerika Serikat. Pada intinya tulisan Saudara Sirojuddin Arif menyoroti pentingnya etika sosial dalam hubungan antaragama, dan tak perlu lagi ada aturan perda syariah.

(Baca: PR Besar Umat Islam Soal Perda Syariah, Politik Identitas, dan Etika Sosial)

Saya akan respons beberapa hal yang menjadi catatan dalam tulisan tersebut. Saya buat tanggapan ini dalam pembagian isu per isu agar mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca.

[nextpage title=”1. Hubungan Agama dan Negara”]

1. Hubungan Agama dan Negara

Memang sepertinya ada perbedaan antara Saudara Sirojuddin Arif dengan saya terkait hubungan agama dan negara. Dia yang terbiasa hidup di Barat, mungkin memang terbiasa melihat hubungan agama dan negara tidak saling mencampuri.

Tapi, dalam kacamata Islam tidak seperti itu. Sekurang-kurang-kurangnya berdasarkan apa yang saya pahami. Kalau kita membaca sirah Khulafa Rasyidin, kita akan melihat bagaimana pada era Khalifah Abu Bakar memerangi para pengemplang zakat. Orang-orang yang murtad juga menjadi sasaran perang Abu Bakar.

Era Kekhalifahan Umar juga melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan Nabi? Kalau disebut Nabi tidak ikut campur agama (baca: ibadah) orang lain, saya kurang sependapat. Faktanya di hadis-hadis sahih, Nabi menyatakan akan membakar rumah-rumah yang tidak melakukan salat jamaah. Di ayat-ayat qital juga banyak ditemukan fakta bagaimana Nabi keras terhadap orang-orang munafik yang enggan ikut berperan bersama Nabi.

Jadi. Nabi dan juga Khulafa Rasyidin sebagai pemimpin agama dan negara (dalam bahasa Al-Mawardi dan Al-Maududi), ikut serta mengurusi “agama” juga mencampuri hubungan personal dan spiritual orang-orang terdekatnya. Nabi Ibrahim pun ketika merusak patung-patung yang disembah kaum dan juga bapaknya (atau pamannya), terlihat sekali beliau tidak diam dalam soal hubungan personal dan spiritual orang-orang terdekatnya.

Terkait Piagam Jakarta, saya juga berada di posisi yang berbeda. Saya hingga awal saat membaca sejarah dan isi Piagam Jakarta hingga hari ini, saya menilai umat Islam kalah secara politis. Umat Islam sebagai mayoritas terlalu “ngalah” kepada yang lain. Bukankah demokrasi selalu mengutamakan mayoritas? Pasti ada pertimbangan para pendiri bangsa kita saat itu. Hal yang sama juga berlaku pada kasus Perda Syariah. Bagaiana bisa kita begitu alergi terhadap Perda Syariah, sementara kita diam pada perda-perda agama lain yang sudah disahkan dan dilaksanakan juga baik di Bali maupun di Papua.

[nextpage title=”2. Fobia terhadap Perda Syariah”]

2. Fobia terhadap Perda Syariah

Saya setuju bahwa bisa saja Perda syariah ini diperalat oleh para politisi. Nah, kalau itu yang terjadi, mestinya yang kita kritik politisinya, bukan Perdanya. Toh, Perda ini juga hasil demokrasi juga. Menganggap Perda syariah seluruhnya bermasalah, agak naif juga sepertinya.

Sebagai contoh di Kabupaten Pasuruan tempat saya, Perda Syariah salah satunya tentang kewajiban mengaji dan madrasah diniyah. Perda ini diinisiasi oleh PKB yang memang melanjutkan keinginan konstituennya untuk memberlakukan hal itu atas keprihatinan mereka terhadap kualitas pendidikan agama di sekolah umum yang jumlah jam pelajarannya amat minim.

Baca juga:  Hadis yang Dijadikan Dasar Pengharaman Hormat Bendera dan Ikut Upacara Bendera Ternyata Bermasalah

Singkatnya, tidak benar bia dianggap Perda syariah ini seolah-olah datang dari langit, dipaksakan elit partai sekuler, dan murni beragenda politik. Toh, dalam kasus Serang, ternyata ulama dan warga setempat malah mendukung Perda itu sebagai bagian dari “regulasi” kearifan lokal mereka (hemat saya yang terjadi bukan “regulasi” agama).

Nah, dalam proses pembentukan Perda syariah itu kan juga ada naskah akademik, ada pengkajian, dan penghadiran tim ahli juga. Yang perlu juga disebutkan di sini adalah proses politik yang mengitarinya. Dalam kasus Serang, proses politik melibatkan semua partai yang duduk di DPRD, termasuk yang non-Muslim. Hal yang sama juga terjadi di daerah lain yang memberlakukan Perda syariah. Itu artinya, perda ini disetujui diberlakuan setelah melewati proses politik yang panjang juga dan melibatkan semua pihak.

Dalam kaitan itu pula, apa yang terjadi dalam proses penetapan Perda Syariah, saya menilai tidak beda jauh dengan proses yang terjadi pada kasus Piagam Madinah, di mana semua kelompok diberikan hal menunjukkan identitas. Toh, Perda syariah berlaku hanya untuk umat Islam, kan? Agama lain dikecualikan dalam Perda itu. Inilah yang membuat politisi-politisi di DPRD yang dari agama lain tidak mempermasalahkannya.

Terkait pelembagaan Perda syariah ini memang tidak sebanding dengan Piagam Madinah. Tapi perda syariah ini turunan dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang saya sebutkan di atas.

[nextpage title=”3. Kasus Warteg Serang dan Keadilan dalam Melihat Masalah”]

3. Kasus Warteg Serang dan Keadilan dalam Melihat Peristiwa

Mengapa alam tulisan sebelumnya saya memunculkan pengamanan gereja? Karena bagi saya apa yang dilakukan oleh Satpol PP di Serang itu juga bagian dari pengamanan dari anarkisme dari kelompok tertentu yang sering mensweeping secara brutal.

Jadi, yang dilakukan oleh Satpol PP (meskipun saya tidak suka caranya) menjadi bagian dari sadz-dzari’ah (menutup pintu masalah) dari ekses yang lebih besar. Makanya, namanya disebut razia Pekat (penyakit masyarakat) yang memang umum dilakukan sebelum dan pada saat bulan Ramadan. Saya rasa di Bali jelang Nyepi juga dilakukan.

Mengapa saya tidak menyebut konteksnya, saya merasa ini bagian yang sudah umum diketahui bahwa adanya pengamanan itu karena adanya ancaman keamanan. Sama halnya razia itu muncul juga karena menghindarkan ancaman keamanan di wilayah setempat dari benturan horisontal dan sweeping brutal dari ormas radikal.

Saya setuju soal kita tidak perlu ikut-ikutan merayakan dengan cara yang kurang pas. Hanya memang ada hak konstitusi yang memang menjamin pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya. Bunyi pasal 29 ayat 2 UUD 1945 secara tegas menyebut hal itu: NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK UNTUK MEMELUK AGAMANYA MASING MASING DAN UNTUK BERIBADAT MENEURUT AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA. Jadi, ini bukan soal menghormati yang puasa, tapi menghormati ibadah yang memang dijamin oleh konsitusi.

Satu lagi, perlu juga dipisahkan mana orang yang memang berhak tidak puasa dan mana yang memang tidak berhak puasa. Bagi yang memang berhak puasa, kita sudah lama memberikan haknya, termasuk ke non-Muslim. Dan, kita tidak pernah mempersoalkannya.

Yang kita persoalkan, bagi mereka yang tidak berhak berpuasa, seperti orang-orang yang tidak punya udzur syar’i untuk tidak berpuasa, yang difasilitasi oleh warteg-warteg itu. Ini kalau dibiarkan pada masyarakat tertentu bisa menjadi masalah serius. Apalagi di Serang, bahkan tidak ada restoran yang juga berani buka di siang hari.

Baca juga:  PR Besar Umat Islam Soal Perda Syariah, Politik Identitas, dan Etika Sosial

Kias yang belakangan kerap masuk ke ruang publik soal penghargaan kita umat Islam terkait perayaan Nyepi di Bali yang menutup semua aktivitas, termasuk ekonomi dan salah satunya bandara. Banyak kerugian dari orang-orang yang tidak ikut merayakannya. Nah, kalau kita protes Perda Syariah, semestinya hal terkait Nyepi juga protes juga.

Ibu warteg di Serang itu kan tidak dilarang berjualan sehari-semalam. Ia hanya dilarang berjualan di siang hari. Toh di Serang bukan hanya warung-warung kecil yang dilarang, tapi juga restoran. Bahkan di perda itu jam 16.00 sudah boleh dibuka kok.

Nah, kalau masih dianggap warung buka untuk menjual makanan pada orang yang tidak ada udzur syar’i tidak berpuasa sebagai sesuatu yang tidak masalah, di sini titik beda saya dengan Saudara Siroj. Karena saya menilai ini masalah dan bisa berbahaya bagi munculnya tindak anarkis yang mungkin akan muncul di kemudian hari.

Soal tindakan Satpol PP Serang itu, saya dari awal di status-status FB saya sudah menyatakan tidak setuju. Tapi juga aneh kalau ada orang yang hanya tidak setuju terhadap tindakan Satpol PP Serang, tapi diam saja bahkan bungkam terhadap tindakan Satpol PP DKI dalam kasus Luar Batang dan Kampung Pulo.

Itu artinya, Satpol PP memang “diciptakan” untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu dengan selalu berdalih penegakan Perda. Kalau Perda syariah dipermasalahkan gara-gara tindakan represif dan anarkis oknum Satpol PP Serang, mestinya Perda di DKI yang membuat Satpol PP DKI beringas dan brutal, ya harus dipermasalahkan juga.

[nextpage title=”4. Politik Identitas Itu Sunah Nabi”]

4. Politik Identitas Itu Sunah Nabi

Nabi jelas mengajarkan dan memerintahkan “politik identitas”. Banyak hadis yang menyebut redaksi “khalif al-Yahud wan Nashara“. Kita diminta berbeda dengan (identitas) Yahudi dan Nasrani. Dalam konteks jenggot, misalnya, ini pada mulanya menjadi identitas pembeda dengan orang Yahudi saat itu yang senang menampilkan identitas “berkumis”. Soal larangan isbal, kan juga bagian dari pembeda identitas dari orang Romawi Timur yang Nasrani, yang gemar isbal.

Dulu, ulama-ulama kita juga melarang menggunakan celana karena itu sama dengan apa yang menjadi identitas orang Belanda. Lalu, apa salahnya dengan kesadaran politik identitas ini bagi orang Islam? Toh, faktanya umat agama lain juga menggunakan identitas pembeda dalam menjalankan keberagamaannya. Biksu dengan pakaian biksunya dengan kepala plontos dst.

 

 

0 0
Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

Moch. Syarif Hidayatullah

Pendiri DatDut.Com. Pegiat dunia literasi dan penerjemahan. Pengkaji hadis, linguistik, naskah klasik, dan wacana media.
Moch. Syarif Hidayatullah

Latest posts by Moch. Syarif Hidayatullah (see all)

  •  
    11
    Shares
  • 11
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close