Para Kiai di Jawa Timur Resah, DPR: Polisi Tak Berwenang Lakukan Pendataan Ulama

0 0
  •  
  •  
  •  
  •  

Dibaca: 42

Waktu Baca2 Menit, 3 Detik

DatDut.Com – Hari-hari ini para kiai dan dai di Jawa Timur sedang dilanda keresahan yang luar biasa. Ini dikarenakan tiba-tiba pihak kepolisian setempat mendata semua kiai dan dai yang ada di wilayahnya.

Keresahan para kiai dan dai di Jawa Timur ini beralasan karena mereka punya trauma sejarah yang dikaitkan dengan pembantaian PKI di Madiun tahun 1948 dan isu ninja tahun 1998 yang banyak merenggut korban para kiai dan dai.

Hal inilah yang kemudian menuai reaksi dari berbagai pihak termasuk anggota DPR. Mereka menganggap hal itu tak perlu dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti dilansir dari situs dpr.go.id, kepolisian tidak memiliki hak dan wewenang dalam pendataan ulama.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid terkait  kegiatan pendataan ulama di Jawa Timur  yang dilakukan  Kepolisian Daerah  Jawa Timur dan di beberapa tempat di Indonesia.

“Kepolisian tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pendataan ulama. Tugas ini menjadi bagian dari Kementerian Agama (Kemenag) berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Kemenag  dan Perpres Nomor 84 tahun 2015 mengenai kewajiban Kemenag  melakukan koordinasi dengan semua intansi terkait,” kata Sodik dalam rilisnya kepada Parlementaria, Senin (07/02/2017).

Baca juga:  Moms, Jangan Biarkan Anakmu Kecanduan Main Gadget! Belajarlah dari Kisah Shafraan

Menurut Sodik, kegiatan pendataan ulama ini menimbulkan keresahan di kalangan ulama. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian pasal 13, disebutkan tugas pokok kepolisian antara lain menegakan hukum. Kemudian memelihara keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan  pengayoman  serta pelayanan kepada masyarakat.

“Pendataan ulama seharusnya dilakukan oleh Kemenag.  Kemudian Kemenag melakukan koordinasi dengan kepolisian tentang data para ulama dan alasan  peruntukan polisi meminta dan  memperolah data ulama dari Kemenag,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengakui,  bahwa kepolisian  berhak melakukan pendataan bahkan pemanggilan dan pemeriksaan kepada oknum ulama yang terindikasi palanggaran hukum, atau  jika dalam keadaan situasi keamanan yang memaksa atau keadaan genting.

“Pendataan ulama secata  langsung oleh kepolisian tanpa koordinasi atau didampingi oleh Kemenag, selain mengesankan arogansi institusi dan kelemahan koordinasi, juga  sudah terbukti menimbulkan keresahan yang justru bertentangan dengan tupoksi kepolisian untuk memelihara kamtibmas serta memberikan perlindungan dan pengayoman kapada masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:  Teganya Bikin Hoax tentang Kondisi K.H. Hasyim Muzadi sebelum Wafat

Sodik juga menyesalkan pihak Kemenag yang telah membiarkan salah satu tupoksinya  diambil alih  kepolisian. Hal ini  berarti  Kemenag  tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada para ulama sebagai warga negara dan sebagai salah satu aset penting bangsa dan negara Indonesia.

Oleh Karena itu, ia mendesak  Kemenag untuk segera mengambil alih kegiatan pendataan ulama dan mendesak kepolisian untuk menyerahkan kegiatan pendataan ulama kepada Kemag, untuk kemudian  menerima update data ulama dari Kemenag sesuai peraturan yang berlaku.

Happy
Happy
%
Sad
Sad
%
Excited
Excited
%
Sleppy
Sleppy
%
Angry
Angry
%
Surprise
Surprise
%

Komentar

Redaksi

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *