Headlines Topik

NU dan Penolakannya terhadap Full Day School

  •  
  •  
  •  
  •  

DatDut.Com – “Menurut kami, para kiai serta banyak pihak telah menyampaikan, PBNU juga demikian, semua menolak keras. Maka saya yakin proses selanjutnya yang akan dilaksanakan ada dua. Pertama, aksi atau demonstrasi. Kedua, judicial review di MK. Kita akan menggugat Permendikbud ini.” 

Itu yang dikatakan Ketua Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), K.H. Lukmam Hakim, dalam halaqah kebangsaan yang diinisiasi Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI di Hotel Acacia Jl. Kramat Raya Jakarta, Senin 7 Agustus sebagaimana dikutip oleh NU Online.

Di media sosial, kini tengah viral “Surat Terbuka untuk Kaesang Terkait Full Day School”. Postingan tersebut merupakan status facebook Syamsul Huda, Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang diunggah pada 10 Agustus 2017.

Gencarnya penolakan nahdliyyin terhadap gagasan full day school (lima hari sekolah) yang dibesut oleh Mendikbud, Prof. Dr. Muhajir Effendy, menunjukkan kekhawatiran NU yang menjadikan madrasah diniyah sebagai salah satu basis pendidikan agamanya.

Saya sendiri sebagai seseorang yang pernah mengenyam pendidikan diniyah di sore hari, melihat manfaat yang begitu besar yang bisa diberikan oleh lembaga pendidikan nonformal tersebut.

Melalui madrasah diniyah semacam itu, anak-anak seusia SD diberikan pendidikan keagamaan yang tidak dijumpainya di sekolah umum.

Materi yang disuguhkan identik dengan pelajaran yang diberikan di pondok-pondok pesantren tradisional meskipun dari segi pendalaman dan variannya masih kalah dengan lembaga pendidikan para santri itu.

Bahasa Arab, tauhid, tajwid, akhlaq, khoth (seni menulis Arab), imla’ (dikte bahasa Arab), pegon (baca tulis bahasa Jawa dengan abjad hijaiyah) dan sejenisnya, hingga pelajaran yang paling digemari anak-anak tarikh (sejarah) diajarkan oleh guru-guru yang tak jarang adalah lulusan pesantren pula.

Baca juga:  Fenomena "Om Telolet Om" Mendunia, dari Seru-Seruan hingga Jadi Penghasilan

Mencermati hal itu, kita bisa melihat dengan jelas perbedaan kuota pelajaran agama yang diselenggarakan di sekolah umum yang hanya beberapa jam saja dalam sepekan dengan madrasah diniyah yang selama 6 hari fokus dalam studi keagamaan.

Bukan bermaksud membandingkan antara keduanya karena memang tidak apple to apple, melainkan sekedar memberikan deskripsi betapa madrasah diniyah memberi kontribusi lebih terhadap anak dalam khazanah spiritual.

Jadi wajar kiranya alim ulama NU dan segenap nahdliyyin merasa gundah saat ada kebijakan yang mempunyai potensi untuk menggeser pendidikan non formal tersebut. Saking besarnya kekhawatiran itu, sampai-sampai muncul gagasan untuk melaksanakan unjuk rasa tersebut.

Dalam surat bernomor 1460/C.I.34/08/2017 yang dirilis PBNU, dimuat instruksi untuk melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan kebijakan-kebijakan lain yang merugikan pendidikan di Madrasah Diniyah.

Dalam surat itu, PBNU juga mendesak pemerintah untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 serta melakukan upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud dan kebijakan yang merugikan pendidikan madrasah Diniyah.

Sebenarnya NU bukan satu-satunya elemen yang tidak setuju dengan program FDS. Ada pihak-pihak yang menolaknya dengan alasannya masing-masing.

Beberapa pihak itu mengkhawatirkan kondisi fisik dan psikologis anak yang harus mengikuti pelajaran hingga sore hari atau menganggap pemerintah selayaknya lebih mengutamakan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terlebih dulu daripada menambah jam belajar anak.

Namun dalam menganggapi instruksi PBNU tersebut, ada saja pihak-pihak yang bersuara sumbang. Di antaranya dengan mengatakan kok tumben PBNU menolak kebijakan pemerintah atau membanding-bandingkan sikap PBNU yang dulu tidak mendukung aksi 212 namun kini justru memberi instruksi untuk turun ke jalan.

Baca juga:  Baru Lahir, Desain Baru Uang Rupiah NKRI Disambut Hoax, Bully dan Provokasi, Ini di Antaranya…

Bisa jadi orang-orang ini memang dari awalnya tidak sejalan dengan kebijakan PBNU atau tidak menyukai satu atau dua figur PBNU, Kiai Said Aqil Siradj misalnya.

Sehingga mereka tidak bisa menilai kebijakan PBNU secara proporsional dan hanya sepotong-sepotong. Bisa jadi mereka sedang lupa bahwa PBNU maupun organ di bawahnya pernah menyuarakan hal-hal yang mereka gemari.

Beberapa contoh di antaranya adalah ancaman boikot pajak pada era presiden SBY, menuntut the Jakarta Post dengan tuduhan penodaan agama, menuntut Google untuk mengembalikan peta Palestina, menolak wacana permintaan maaf negara kepada PKI, unjuk rasa antikomunisme atau mendukung hukuman berat terhadap para koruptor.

Biarlah persangkaan yang bermacam-macam itu kembali kepada mereka. Yang jelas, presiden telah memberikan respon yang cukup melegakan terhadap sikap keras PBNU terkait full day school.

Sebagaimana dilansir setgab.go.id, Presiden Jokowi menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi setiap sekolah untuk menyelenggarakan full day school. Namun bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakannya dan mendapat persetujuan masyarakat, ulama, dan orangtua murid, maka hal itu dipersilakan.

Semoga dengan itu, polemik full day school tidak lagi berkepanjangan.

Ahmad Indra
follow me

Ahmad Indra

Alumni Universitas Diponegoro yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan IT multinasional. Penyuka ubi goreng dan tongseng kambing.
Ahmad Indra
follow me

One thought on “NU dan Penolakannya terhadap Full Day School”

  1. Perintah pertama yg diterima rasulullah junjungan kita adalah Iqra. Mohon meluangkan waktu membaca permendikbudnya agar terjaga diri kita masuk kategori ikut-ikutan. Salam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *