Muhammadiyah dan NU Sejak Dulu Sebut NKRI sebagai Darussalam, Bukan Darul Harbi

  •  
  •  
  •  
  •  

DatDut.Com – Tokoh pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan, lahir di Kauman Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau merupakan putra keempat dari tujuh bersaudara. Ayah beliau, K.H. Abu Bakar menikahi Siti Aminah yang merupakan putri dari H. Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. K.H. Ahmad Dahlan lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis.

Sedangkan pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, K.H. Muhammad Hasyim Asy’ari, dilahirkan pada tanggal 10 April 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra dari pasangan Kyai Asy’ari dan Nyai Halimah. Ayahnya pemimpin Pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Kiai Hasyim merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara.

Baik Kiai Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy’ari, keduanya pernah nyantri pada seorang ulama masyhur pada zamannya, Syekh Muhammad Shalih bin Umara al-Samarani atau yang lebih dikenal dengan kiai Shaleh Darat yang tinggal di kawasan bernama Darat, suatu daerah di pantai utara Semarang. Beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang fikih, tasawuf dan aqidah.

Selepas berguru di sana, dua saudara seperguruan itu melanjutkan kisah perjalanan keilmuannya dengan pergi ke jazirah Arab. Mereka menggali ilmu dari para ulama tanah Haramain selama beberapa tahun.

Sekembalinya ke Nusantara, Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim mengabdikan diri mereka di jalan dakwah. Ada kisah menarik yang terjadi yang seolah menyambungkan Muhammadiyah dan NU di kemudian hari.

Saat itu, ada seorang santri Kiai Hasyim asal Kauman yang melaporkan tentang adanya seorang guru yang mengajarkan ilmu agama dengan cara yang tidak seperti lazimnya. Saat sang santri ditanya perihal guru itu, serta merta Kiai Hasyim mengenalinya. “Oh, itu kang Darwis”, ujar beliau.

Lalu kiai Hasyim menyurih santrinya itu untuk membantu dakwah Kiai Dahlan. Santri itu bernama Basyir, yang merupakan bapak dari Kiai Azhar Basyir, yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah.

Sebagai organisasi keagamaan, NU juga tanggap terhadap masalah politik. Ketika Perang Dunia II makin membara, Belanda memerlukan dukungan jajahannya menghadapi Jepang yang dicap sebagai kekuatan fasis.

Kalangan pergerakan di dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI , didirikan 1939) berdasarkan keprihatinan terhadap nasib bangsa Indonesia sempat menyambut seruan Belanda untuk bersama menghadapi Jepang. Tetapi NU mengambil sikap lain, bahwa bangsa Indonesia yang dijajah Belanda tidak terikat membela pemerintah Hindia Belanda.

Menurut Nahdlatul Ulama, bangsa Indonesia yang sebagian terbesar adalah muslimin, selama masih menjadi bangsa jajahan tidaklah terikat oleh kewajiban-kewajiban perang yang menjadi tanggung jawab penjajah (Hindia Belanda). Bagi Nahdlatul Ulama, masalah mati adalah paling serius, dan mati untuk kepentingan penjajah adalah mati yang sia-sia.

Baca juga:  Khilafatul Muslimin, Organisasi Khilafah Sempalan NII

Pada masa penjajahan Jepang, aktivitas Muhammadiyah banyak tersita dengan perjuangan kenegaraan seperti mempersiapkan kemerdekaan, mendirikan kelaskaran/badan perjuangan untuk membela Republik Indonesia dan sebagainya.

Perlu dicatat dalam sejarah bahwa masa periode ini Muhammadiyah berani menentang pemerintah Dai Nippon yang mewajibkan “Syeikerai” (memuja Amaterasu Omikami dan Tenno Haika, syirik hukumnya). Pada masa ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berperan serta dalam pergerakan bersenjata dengan ditandainya pembentukan laskar Hizbullah dan Angkatan Perang Sabil.

Presiden Sukarno adalah seorang Muhammadiyah, beliau resmi masuk menjadi anggota Muhammadiyah pada tahun 1938. Dalam penutupan Muktamar Setengah Abad 25 November 1962, Soekarno mengucapkan, “Sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah!”

Yang menakjubkan adalah saat Presiden Soekarno mengatakan, “Sejak saya menjadi Presiden Repulik Indonesia, saya belum pernah ditagih kontribusi. Jadi saya minta agar supaya sejak sekarang ditagihlah kontribusi saya ini.”

Ketertarikannya dengan Muhammadiyah sejalan dengan ikhtiar Soekarno untuk membuka tabir kemajuan peradaban di balik kata Islam dari tokoh-tokoh modern di dunia Islam seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Jamaluddin al-Afghani sampai proklamator kebangkitan Islam Ali Pasha, Arabi Pasha, Ahmad Bey Agayeff dan Mohammad Ali, yang menghiasi wawasan keislaman dan kemuhammadiyahannya.

Tanggal 22 Oktober 1945 keluar fatwa setelah kiai-kiai sepuh NU menggelar musyawarah dipimpin oleh K.H. Wahab Hasbullah yang diikuti pula oleh para pemuda NU yang bergabung dalam Anshor Nahdhatul Ulama. Fatwa itu memutuskan bahwa:

1. Setiap muslim tua-muda dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia

2. Pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada

3. Warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati.

Rekomendasi ini lantas disebut dengan Resolusi Jihad NU 1945. Naskah resolusi ditulis dalam bentuk huruf Arab-Jawa (pegon) dan ditandatangani langsung oleh K.H. Hasyim Asy’ari yang hadir di tengah-tengah delegasi NU esok harinya saat penutupan.

Dokumen Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 lantas digandakan dan disebarluaskan ke seluruh pelosok Jawa dan Madura. Tak terkecuali, kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, Laskar Santri dan Komandan Pasukan PETA di sejumlah daerah.

Dokumen Resolusi Jihad NU semakin memompa semangat juang rakyat melawan tentara Sekutu dan juga Jepang. Mereka seolah tidak lagi takut mati, karena sudah ada kyai besar dan karismatik panutan mereka yang menjamin masuk surga.

Baca juga:  Akhirnya Ketum Muhammadiyah Bolehkan Ziarah Kubur karena 5 Hal Ini

Muhammadiyah berpandangan bahwa lndonesia sebagai Darssalam (negeri damai), Darul Ahdi (negeri yang melindungi kafir yang tidak memerangi umat Islam), Darusy Syahadah (negeri bersyahadat), dan Darul Hadlarah (negeri peradaban) yang sejiwa dan tidak bertentangan dengan lslam. Disampaikan dalam Hal itu disampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam yaitu Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur (negeri indah atas rahmat Tuhan Yang Maha Pengampun).

Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT.

Adapun NU, melalui K.H. Wahab Hasbullah dalam pidatonya di depan parlemen pada tanggal 29 Maret 1954, menyatakan bahwa seorang khalifah yang diangkat itu harus orang yang memiliki atau mempunyai pengetahuan Islam yang semartabat mujtahid mutlak.

Orang yang demikian ini sudah tidak ada dari semenjak 700 tahun sampai sekarang. Bilamana umat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk Imam A’zham (pemimpin tertinggi) yang sedemikian kualitasnya, maka wajib atas ummat Islam dimasing-masing negara mengangkat imam yang darurat. Sehingga penetapan Bung Karno sebagai khalifahnya Indonesia adalah sah sebagai pemegang kekuasaan negara, waliyyul amri.

Berbeda dengan sebagian kecil muslim yang menganggap bahwa Indonesia adalah Darul Harb (negeri orang kafir yang boleh diperangi), negeri kafir dengan alasan tidak menggunakan hukum Allah dalam tata pemerintahannya. Sehingga tidak salah untuk diruntuhkan melalui segala upaya, termasuk mengacaukan kehidupan bermasyarakatnya melalui terorisme.

%
Happy
%
Sad
%
Excited
%
Angry
%
Surprise

Komentar

follow me

Ahmad Indra

Pekerja yang tengah mencoba untuk geluti dunia literasi
Ahmad Indra
follow me

Latest posts by Ahmad Indra (see all)

2 thoughts on “Muhammadiyah dan NU Sejak Dulu Sebut NKRI sebagai Darussalam, Bukan Darul Harbi

  1. Tambahan :

    Saat itu, ada seorang santri Kiai Hasyim asal Kauman yang melaporkan tentang adanya seorang guru yang mengajarkan ilmu agama dengan cara yang tidak seperti lazimnya. Saat sang santri ditanya perihal guru itu, serta merta Kiai Hasyim mengenalinya. “Oh, itu kang Darwis”, ujar beliau. Lalu kiai Hasyim menyurih santrinya itu untuk membantu dakwah kiai Dahlan.

    Santri itu bernama Basyir, yang merupakan bapak dari kiai Azhar Basyir, yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close